Konsorsium Kuasai 24 Persen Saham Newmont
Pemda NTB Sebagai Lead
JAKARTA - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) 2006-2007 sebesar 10 persen dan saham 2008-2009 sebesar 14 persen akan dilebur. Total saham sebesar 24 persen tersebut akan menjadi jatah konsorsium Pemda NTB dan BUMN yang dalam hal ini diwakili oleh PT Aneka Tambang Tbk.
Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol mengatakan, dalam konsorsium tersebut Pemda NTB akan bertindak sebagai menjadi pemimpin (lead). ''Jatah 24 persen itu akan dibeli konsorsium utuh antara Pemda dan BUMN,'' katanya ketika ditemui di Kantor Kementrian BUMN kemarin (6/11).
Sahala mengatakan, dalam perkembangan terakhir pembahasan divestasi saham Newmont, rapat antara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa , Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Saleh, telah menunjuk Pemda sebagai lead pembelian divestasi saham Newmont. Departemen ESDM diminta untuk memfasilitasi rencana tersebut.
Dia juga mengatakan kalau kemarin (6/11) telah dilakukan rapat di Departemen Perindustrian dengan instansi terkait, termasuk dengan Pemda NTB. Lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Antam dan Pemda NTB, supaya keduanya bisa bernegosisasi untuk mengatur semuanya. ''Baik rancangan maupun porsi saham antara Pemda dan Antam. Baru sampai disitu kondisinya. Kami juga sedang menunggu laporan keduanya,'' lanjutnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan Antam akan mengambil 14 persen saham jatah pemerintah pusat, Sahala meminta untuk menunggu dulu karena proses negosiasi masih berjalan. ''Itu tergantung negosiasi Antam dengan Pemda,'' ucapnya. Sedangkan mengenai pendanaan dari BUMN, dia menyebutkan kalau itu merupakan wewenang korporasi. ''Nanti Antam yang atur, BUMN bisa jadi satu grup. Misalnya Antam, PTBA (PT Bukit Asam) lalu dibantu dengan sekuritas lain,'' lanjutnya.
Hingga saat ini perusahaan BUMN yang berminat untuk bergabung dengan Antam, selain PTBA, ada PT Danareksa Securities. Sedangkan masalah pendanaan dari Pemda itu menjadi urusan Pemda. ''Yang kami urusi hanya BUMN. Pemda mau bekerjasama dengan siapa, itu tanggung jawab Pemda,'' tuturnya. Sebagaimana diketahui, Pemda NTB telah merangkul Multi Capital membentuk perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersaing (DMB).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, keputusan untuk menunjuk Pemda sebagai lead dalam konsorsium didasari pertimbangan untuk mengakomodasi kepetingan Pemda sebagai representasi masyarakat setempat. ''Yang jelas, kami menginginkan agar semua proses dijalankan dengan akuntabel,'' ujarnya.
Perihal teknis pembagian porsi saham dalam konsorsium antara pemda dan BUMN, Hatta mengaku bukan lagi menjadi kewenangannya. Menurut dia, hal tersebut sudah masuk ke ranah bisnis, sehingga menjadi domain pihak-pihak yang terlibat secara langsung. ''Jadi, biar mereka yang mengatur,'' katanya. (jan/owi)
Kamis, 05/11/2009 17:04 WIB
Pemda NTB Siap Bayar Tunai 10% Saham Newmont
Kusmayadi - detikFinance
Fasilitas pengolahan Newmont (dok detikcom) Mataram - Pemda NTB memastikan tak akan mencicil pembayaran 10% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang menjadi hak pemerintah daerah. Saham itu akan langsung dibayar tunai, begitu telah ada kesepakatan antara Pemda NTB dengan Newmont.
"Kami tak ada niat untuk membayar secara mencicil pembelian saham ini. Kami akan bayar tunai," kata Andy Hadianto, Direktur Utama PT Daerah Maju Bersaing di Mataram, Kamis (5/11/2009).
Pernyataan tersebut disampaikan Pemda NTB menanggapi keengganan Newmont jika pembayaran saham dilakukan dengan mencicil, seperti yang disampaikan Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara Martiono Hadianto.
Pemda NTB bersama mitranya Multicapital kata Andy kini tengah menunggu surat resmi dari Newmont tentang harga saham yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah. Newmont menjanjikan surat itu akan dikirim dalam pekan ini.
Sebelumnya seperti putusan arbitrase harga 10% saham itu adalah US$ 391 juta. Namun dalam berbagai pertemuan, Newmont melunak dan menginginkan saham itu dibayar pada posisi US$ 352 juta. Kendati begitu, keinginan Newmont itu baru disampaikan secara lisan.
Belakangan, Newmont ingin saham itu dibayar utuh sebesar US$ 391 juta. Namun Newmont akan mengembalikan US$ 38 juta lagi ke pemerintah daerah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility. Pengembalian itu dianggap sebagai discount bagi pemerintah daerah. Soal ini kata Andy sampai saat ini belum ada kesepakatan.
"Kami akan bertemu hari Jumat besok di Jakarta. Kami berharap agar ada kemajuan dari pembicaraan, mengingat waktu yang kian terbatas," katanya.
Batas akhir divestasi 10% saham ini akan jatuh pada 12 November mendatang. Andy yakin, akan ada kesepakatan antara Pemda NTB dengan Newmont sebelum tenggat waktu itu berakhir.
(qom/qom)
Bahas Newmont, Pekan Depan Antam Temui Pemda NTB
Kamis, 05 November 2009 | 13:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta -PT Aneka Tambang Tbk atau Antam akan bertemu dengan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat minggu depan untuk berbicara soal pendanaan divestasi 14 persen saham Newmont Nusa Tenggara. "Minggu depan kami bicara dengan mereka," ujar Direktur Utama Antam Alwin Syah Loebis hari ini (5/11) di Jakarta.
Ia mengaku belum ada skema pendanaan yang tepat. Sampai saat ini pemerintah hanya menunjuk pemerintah daerah menjadi lead dan akan bersama Antam membeli saham itu.
Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Bambang Setiawan mengatakan pemerintah akan menyelesaikan proses divestasi saham Newmont pada 12 November. "Tanggal 12 itu batas penyelesaian perjanjian jual-belinya (sales purchase agreement)," katanya.
Senada dengan Alwin, Bambang juga mengatakan belum ada kesepakatan soal skema pendanaannya. Sesuai keputusan arbitrase akhir Maret 2009, Newmont harus menyelesaikan proses divestasi sahamnya dengan pemerintah. Proses divestasi mulai dilakukan pada 2006 sebesar tiga persen, kemudian dilanjutkan hingga 2010 sebesar tujuh persen per tahun.
Pemerintah telah memutuskan untuk menyerahkan saham periode 2006-2007 sebesar 10 persen kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Sementara saham 2008-2009 sebesar 14 persen akan diambil pemerintah daerah bersama Aneka Tambang.
SORTA TOBING
Tidak ada komentar:
Posting Komentar