breaking news: sinetron badut: eksekutif @ NNT... antm TETAP BELI

... menurut metro tv: meneg bumn MASIH MINTA ANTM BELI SAHAM DIVESTASI NNT 14% ... mungkin kah alasan zigzag mutakhir meneg bumn karena isu ini :
Divestasi Newmont Nusa Tenggara
Antam Tersingkir untuk Maksimalkan Peran Multicapital
Kamis, 19 2009 08:24 WIB 63 Dibaca | 0 Komentar
JAKARTA--MI: Tersingkirnya Antam dari proses divestasi 14% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang merupakan jatah Pemerintah Pusat, menunjukkan pemerintah tidak punya niat untuk membesarkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, ditunjuknya Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai koordinator proses pembelian seolah memuluskan sKenario untuk memaksimalkan keterlibatan Multicapital dalam penguasaan saham perusahaan tambang di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

"Alasan melibatkan Pemda dalam divestasi 14% sebagai upaya memaksimalkan kontribusi Newmont ke daerah patut dipertanyakan. Karena dari proses 10% jatah daerah saja sudah bisa dilihat yang dominan justru pihak swasta, Multicapital. Pemda yang tidak punya uang tentu akan kembali melibatkan Multicapital. Jadi ini memang ada semacam skenario memaksimalkan swasta tertentu dan mengerdilkan keterlibatan BUMN," ujar Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo kepada Media Indonesia, Rabu (18/11).

Dengan alasan tidak memiliki dana, Pemda dengan sukarela memberikan porsi kepemilikan saham Multicapital di dalam proses divestasi 10% hingga 75%. Dan sesuai perjanjian, Multicapital juga terlibat dalam proses divestasi selanjutnya yang melibatkan Pemda.

"Pemda memang tinggal ongkang kaki menikmati 25% kepemilikan saham, dan itu sudah dianggap maksimal memberi kontribusi untuk daerah. Padahal apabila BUMN bisa memiliki saham di sana, tidak hanya ada sumbangan yang besar dari deviden dan pajak dari BUMN, yang pasti juga member peluang Antam untuk semakin besar hingga bisa menjadi perusahaan tambang kelas dunia," papar Dradjad.

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk meninjau ulang keputusan menyerahkan 14% (2008-2009) dan sisa 10% saham divestasi 2010 tersebut. "Harus ditinjau ulang kalau memang pemerintah berniat sungguh-sungguh memperoleh hasil maksimal dari keberadaan Newmont. Kalau tidak, kita boleh curiga proses divestasi 31% saham ini ini bagian dari bargaining politik pihak tertentu. Dan bahwa proses divestasi hingga dibawa ke arbitrase ini memang sia-sia," pungkas Dradjad. (Jaz/OL-03)