sinetron badut: lha kok baru tau seh ...

PEMBELIAN 24% SAHAM NEWMONT, Pemda NTB Terjebak ‘Perangkap’ Bakrie
19/11/2009 21:29:34 WIB
Oleh Heriyono

JAKARTA, INVESTOR DAILY
Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah masuk ke dalam skenario Grup Bakrie dalam pembelian 24% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai total US$ 884,6 juta atau hampir Rp 9 triliun.

Ketiga pemda di NTB, yaitu pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkab Sumbawa tidak akan mendapatkan keuntungan (benefit) dari divestasi saham Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) di NNT periode 2006-2009.

Kendati menggandeng PT Multi Capital, anak usaha Grup Bakrie, posisi tawar tiga pemda yang tergabung dalam perusahaan daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB) ke depan akan semakin lemah. Di sisi lain, pemda NTB juga dinilai tidak mengerti dan hanya dimanfaatkan Multi Capital untuk mendapatkan saham divestasi.

Demikian diungkapkan peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Wahyu Prasetyawan dan pengamat pertambangan Supriatna Suhala secara terpisah kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (18/11). Multi Capital dan DMB yang membentuk perusahaan konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah mengeksekusi pembayaran 10% saham NNT senilai US$ 391 juta periode 2006 dan 2007 pada Senin (16/11) lalu. Multi Capital dalam waktu dekat juga akan membayar 14% saham NIL dan NTMC sebesar US$ 493,6 juta setelah PT Aneka Tambang Tbk yang menjadi pesaing serius dalam pembelian saham divestasi NNT ‘dipaksa’ mengundurkan diri.

Wahyu mengatakan, pemda di NTB tidak mengerti strategi jangka panjang perusahaan jika menggandeng perusahaan yang memiliki dana dalam jumlah besar. Karena itu, dia meminta ketiga pemda di NTB berhati-hati dan cermat membaca segala perjanjian kerja sama 23 Juli 2009 antara DMB dan Multi Capital soal pembentukan PT MDB.

“Ini hanya adu pintar saja. Nah, mitra pemda ternyata lebih pintar dibanding pemda. Kalau tidak teliti, pemda tidak akan mendapatkan apa-apa selain saham kosong,” katanya.

Pola yang diterapkan Multi Capital, menurut Wahyu, hampir sama saat PT Bumi Resources Tbk mengambilalih PT Kaltim Prima Coal dari Sangata Holding (Cayman Island) milik Rio Tinto dan Kalimantan Coal Limited (Mauritius) milik BP Plc pada Juli 2003.

Dia menegaskan, peran politik dalam sebuah proses divestasi sangat kental. Ini terlihat dari sangat agresifnya sejumlah perusahaan swasta nasional mengincar saham-saham divestasi dengan menggandeng pemda atau mendekati penguasa (pemerintah pusat).

“Ada kemungkinan, pola divestasi semacam ini akan menjadi tren ke depan. Perusahaan swasta nasional memanfaatkan ketidakmengertian pemda dalam hal divestasi,” ujar Wahyu yang menulis soal divestasi KPC dalam disertasi bertitel Politic and Business in Decentralizing Indonesia 1998-2004 di Universitas Kyoto, Jepang.

Saham Terdilusi

Supriatna Suhala menjelaskan, saham divestasi NNT milik pemda kemungkinan bisa terdilusi atau hilang diambilalih (takeover hostile) oleh Multi Capital. Pasalnya, posisi pemda di NTB sangat lemah, baik dari segi pendanaan maupun hak suara. Bahkan, kata dia, hak nasional dalam pembelian saham NNT sebenarnya telah luluh ketika terbentuk PT DMB.

“Pemda tidak akan mendapat benefit apa pun. Kalau pun ada, ini hanya sesaat sifatnya. Misalnya, ada pejabat pemda yang duduk sebagai direksi atau komisaris di perusahaan itu. Tapi apa untungnya buat masyarakat NTB?” ungkap Supriatna.

Pola divestasi dengan pola mitra strategis (strategic partner), menurut Supriatna, akan sangat merugikan pemda sebagai pemilik wilayah dibanding dengan pola penawaran saham di bursa efek (go public). Bahkan, imbuh Supriatna, dengan pola mitra strategis akan menciptakan kapitalisme dalam negeri gaya baru.

“Apakah ada yang menjamin bahwa kapitalisme dalam negeri akan lebih baik dibanding yang dari luar? Apakah ada yang menjamin bahwa perusahaan swasta nasional lebih taat bayar pajak dibanding asing? Bagaimana nasib pemda di NTB dalam divestasi NNT, kita buktikan saja nanti ke depan,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dirut Multi Capital YA Didik Cahyanto belum bisa dikonfirmasi. Telepon genggamnya tidak diaktifkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov NTB Heryadi Rachmat yang dihubung terpisah, mengatakan, pemda di NTB memang kerap diingatkan oleh sejumlah pihak untuk membaca dan mengkaji segala perjanjian dengan Multi Capital dengan detail dan teliti.

“Kami sangat berterima kasih kepada para pihak yang mengingatkan agar pemda terhindar dari segala macam kerugian. Namun, finalisasi perjanjian tersebut tidak melibatkan semua pihak, hanya orang-orang tertentu saja,” ujar Heryadi yang juga komisaris PT DMB di Mataram, saat dihubungi melalui telepon gemggamnya, tadi malam. (dr)