sinetron badut: eksekutif @ nnt ...(7)...badut bisa serius...

Soal Divestasi Newmont, Daerah Pilihan Terakhir
Jum'at, 13 November 2009 | 20:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengambilalihan seluruh jatah divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah daerah merupakan opsi terakhir. Hingga 23 November, pemerintah pusat akan berupaya agar wakilnya dalam divestasi ini, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), tetap ikut mengambil sebagian porsi saham.

Namun, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Wimpy S. Tjetjep, menegaskan tenggat 23 November 2009 itu adalah final bagi penyelesaian divestasi Newmont.

Karena itu, ikut atau tidaknya Antam dalam proses ini, divestasi harus tetap direalisasikan. Meskipun, dia tetap menilai, divestasi akan sangat baik jika dalam prosesnya seluruh pihak terlibat masuk satu konsorsium, termasuk Antam.

"Pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah. Itu namanya pemerintah. Kalau pemerintah pusat tidak ingin ambil, pemerintah daerah kan sama saja karena bagian dari pemerintah pusat," kata Wimpy di Jakarta kemarin.

Wimpy menjelaskan, dalam proses divestasi ini, pemerintah daerah ingin membentuk satu konsorsium nasional yang berisi wakil pemerintah yang dipimpin Antam dan perusahaan daerah, PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan ini patungan dengan PT Multicapital, anak usaha Bakrie.

Namun, dalam negosiasi, Antam menolak skema ini karena lebih memilih membeli jatah saham secara terpisah. Alhasil negosiasi pun mandek karena tak tercapai kesepakatan. "Apakah Antam punya alasan untuk berdiri sendiri, kami tidak tahu. Pemerintah hanya memfasilitasi," ujarnya.

Disinggung soal kabar bahwa Antam menginginkan pembelian divestasi Newmont dengan pembiayaan Newmont sendiri, Wimpy mengaku tak tahu-menahu. Yang jelas, dia mengakui persoalan utama dalam proses divestasi ini adalah masalah pembiayaan. "Nanti biarkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara berpartisipasi di dalamnya," katanya.

Dia pun membantah bahwa mandeknya negosiasi karena permintaan Antam untuk mendapatkan porsi saham lebih tak dipenuhi pemerintah daerah. Persoalan bagi-bagi porsi, kata dia, adalah urusan gampang. Yang penting seluruh pihak kini perlu duduk kembali untuk membicarakan solusi terbaik.

"Keuntungannya lihat lagi lebih jernih semua persoalannya. Jadi kasih waktu juga bagaimana semuanya bisa punya kesepakatan utuh, kalau itu tercapai tak ada masalah," kata Wimpy.

Rabu lalu, Antam membatalkan pembelian 14 persen saham yang dilepas Newmont untuk jatah 2007-2008 senilai Rp 5 triliun. Pasalnya, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menolak keinginan Antam memiliki minimal 15,5 persen saham Newmont. Antam hanya ditawari 11 persen saham.

Untuk mengatasi kebuntuan negosiasi antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dan wakil pemerintah pusat, Antam, disepakati penandatanganan perjanjian jual-beli 14 persen saham Newmont diundurkan ke 23 November dari jadwal semula 12 November.

AGOENG WIJAYA