Arsip Blog

Rabu, 18 November 2009

sinetron badut: eksekutif @ nnt ...(8)..bakrie's vice, yang beneran aja...

ICW: ESDM Bekerja Untuk Group Bakrie
18 November 2009 | 19:29 WIB
Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke tiga pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Barat (NTB), dinilai hanya menguntungkan Group Bakrie. Dalam tiap tahapan pengalihan saham asing ke pihak nasional tersebut, kental nuansa politik bisnis yang bermuatan balas jasa.

Penilaian ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Rabu, 18 November 2009. “Departemen ESDM terkesan memang bekerja untuk Bakrie,” ujar Koordinator Pusat Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas.

Ketidakwajaran itu, ujar Firdaus, terlihat dari langkah pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melepaskan 14% saham divestasi PT NNT tahun 2008 – 2009 jatuh ke tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Sumbawa (KS), dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Padahal Menteri ESDM cukup tahu, ketiga pemda tersebut didanai oleh PT Multi Capital yang notabene adalah anak usaha PT Bakrie Capital Indonesia (BCI). Dalam PT Multi Daerah Bersaing (MDB) –perusahaan patungan yang dibentuk tiga pemda dan Multi Capital– , porsi kepemilikan pemda hanya 25%, sedangkan 75% kepemilikan dipegang oleh Multi Capital.

“Itu artinya porsi pemda sangat kecil atas kepemilikan saham yang didivestasikan,” ujar Firdaus lagi. Sehingga proses divestasi yang telah dilakukan, tidak bisa dianggap merepresentasikan kepentingan nasional, sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) Kontrak Karya (KK) Newmont dan Pemerintah.

Firdaus menambahkan, opsi memberikan saham divestasi ke pemda bisa diterima, apabila tidak ada satu pun pihak Pemerintah Pusat yang menunjukkan keinginan ikut serta di dalamnya. Namun faktanya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sebagai BUMN pertambangan yang memiliki kemampuan dan pengalaman, justru tersingkir dalam proses divestasi itu.

“Padahal Antam sudah sejak lama menyatakan siap mewakili Pemerintah Pusat membeli saham divestasi Newmont,” tambahnya lagi. Bahkan berkali-kali Menteri Keuangan (Menkeu) menyatakan telah menunjuk Antam mewakili pembelian 14% saham Newmont, namun seolah terganjal oleh kepentingan pemda yang diboncengi Multi Capital.

Hal ini, kata Firdaus, bisa dilihat dari surat protes yang dilayangkan Menkeu kepada Menteri ESDM, tertanggal 13 Agustus 2009. Menkeu meminta Menteri ESDM yang saat itu dijabat Purnomo Yusgiantoro, meralat isi surat yang diterbitkan Purnomo perihal pembelian saham PT NNT.

Menkeu menegaskan, isi surat hanya menyatakan Pemerintah RI akan membeli saham divestasi PT NNT untuk Tahun 2008 dan 2009 sebesar 14%. Surat itu tanpa embel-embel Pemerintah RI diwakili Menkeu dan Gubernur NTB. “Demikian agar kiranya Saudara meralat butir 1 surat tersebut,” tulis Menkeu di penghujung suratnya.

Dalam beberapa kesempatan, lanjut Firdaus, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mendesak Antam untuk mengikuti skenario Pemda. Demikian pula dengan Dirjen Minerba Pabum Departemen ESDM, Bambang Setiawan.

“Ini menunjukkan, Departemen ESDM dan Menko Perekonomian telah mendudukkan perusahaan swasta di atas pemerintah. Terkesan mereka memang bekerja untuk Bakrie,” jelasnya.

Ditambahkan pula, kepentingan nasional tidak diprioritaskan dalam proses divestasi saham Newmont. Sepanjang proses berlangsung, kental nuansa politik bisnis yang bermuatan balas jasa. Padahal Group Bakrie sendiri sebagai perusahaan induk Multi Capital, adalah perusahaan dengan portfolio buruk.

Selama ini Bakrie Group telah melalaikan kewajibannya soal lumpur Lapindo, dan berjalan dengan manajemen ‘gali lubang tutup lubang’ (terus berhutang untuk menutupi utang-utang sebelumnya). “Kami khawatir kalau saham Newmont jatuh ke tangan Bakrie, ujung-ujungnya akan dilego juga,” tandas Firdaus.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Welcome All of You

Cari di Blog Ini