PAJAK BUMI, mosok seh ga beres (19) ... 180110

Ditjen Pajak Didesak Transparan Soal Pajak Grup Bakrie
Senin, 18 Januari 2010 - 15:39 wib
TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone

Foto: Candra/okezone
JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diharapkan transparan atas pelanggaran pajak sebesar Rp2,1 triliun terhadap perusahaan grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan dua anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) serta PT Arutmin Indonesia. Pasalnya, ini menjadi pemicu rumor tak sedap atas pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.

"Jangan sangkutkan antara kepentingan politik dan kewajiban pajak. Jika ada bukti dari Ditjen Pajak, silahkan! Jangan sampai berimbas negatif nantinya," ujar ekonom sekaligus Direktur INDEF Fadhil Hasan, saat berbincang dengan okezone, di Jakarta, Senin (18/1/2010).

Dirinya berharap agar Ditjen Pajak mampu membeberkan hasil pengelapan pajak yang dimaksudkan. "Harus dipilah antar ranah politik dan ekonomi," ujarnya.

Sekadar mengingatkan, Direktur Jenderal Pajak M Tjiptardjo menegaskan bila BUMI dan anak usahanya harus membayar 500 persen jika memilih penyidikan atas dugaan pelanggaran pajak senilai Rp2,1 triliun dihentikan. "Sesuai pasal 44B, dia tinggal minta kepada menteri keuangan untuk dihentikan penyidikannya. Lalu bayar pokok, dan bayar denda empat kali lipat. Jadi dia bayar 500 persen," kata Dirjen Pajak M Tjiptardjo, beberapa waktu lalu.

Namun, hal tersebut dibantah tegas oleh pihak manajemen perseroan yang menegaskan jika pajak yag dibayarkan oleh perseroan dan anak usahanya, KPC dan Arutmin Indonesia jauh lebih besar pada sekarang ini. "Sebagai bagian dari perusahaan nasional, kami bangga telah membayar pajak lebih banyak kepada negara dibandingkan, kedua anak usaha perseroan, KPC serta Arutmin Indonesia yang masih dimiliki oleh perusahaan asing," kata SPV Investor Relation-Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava kepada okezone.

Di sisi lain, isu mengenai pencopotan Sri Mulyani saat ini sudah menjadi rahasia umum. Tidak hanya di kalangan pewarta saja, namun di kalangan elite politik. "Sayangnya dia (Sri Mulyani) jadi korban atas Century," katanya.

Pasar pun tetap bereaksi merespons keputusan yang akan diambil Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kelak, bahkan itu akan berimbas pula atas keputusan sejumlah pemodal baik asing maupun lokal dalam berinvestasi. Apalagi nama Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu digadang-gadang menggantikan Sri Mulyani. "Saat ini, pembuktian dan pembenaran saja, bahkan siapa yang muncul nanti sebagai penggantinya," imbuhnya.
(css)