sinetron badut: sesuai kontrak yang dibuat bersama...(2)

Newmont Diselesaikan Sebelum 12 November
Kamis, 29 Oktober 2009 - 17:20 wib
TEXT SIZE :
Andina Meryani - Okezone

Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Foto: Koran SI
JAKARTA - Departemen Keuangan dan Departemen ESDM akan kembali bertemu untuk membahas divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) pada pekan depan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun mengungkapkan pihaknya optimistis penyelesaian soal Newmont sebelum 12 November mendatang.

"Minggu depan saya dengan ESDM dan Depkeu rapat untuk membahas Newmont. Diharapkan bisa cepat selesai, sebelum 12 November," ungkapnya, di sela acara National Summit di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (29/10/2009).

Adapun ada dua alternatif cara yang akan diambil pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini. Di mana ada permintaan dari gubernur dan DPR yang semuanya akan dipertimbangkan.

"Yang penting semuanya menang, semuanya win-win. Alternatifnya ada dua, pertama Pemda mengakomodir BUMN dan atau pusat mengakomodir daerah," tukas Hatta.

Selain itu, pemerintah akan mempertimbangkan semuanya dari segala aspek, yakni keinginan dari pemda dan dari keinginan BUMN. "Semua dilihat, tapi tentu akan diputuskan sebelum batas waktunya," jelasnya. (ade)

29/10/2009 - 17:06
Pekan Depan 3 Menteri Bahas Divestasi Newmont
Makarius Paru

Hatta Radjasa
(inilah.com/EMHAJE)
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pekan depan pihaknya bersama Menteri Keuangan dan Menteri ESDM akan membahas masalah divestasi 14% saham Newmont.

"Minggu depan kita adakan rapat soal itu, akan hadir Menteri ESDM, Keuangan, diharapkan bisa mengambil keputusan," kata Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (29/10).

Hatta berharap dalam beberapa waktu ke depan pihkanya bisa menyelesaikan divestasi ini dengan baik.

Sementara terkait siapa ketua konsorsium pembelian 14% saham divestasi Newmont ini nantinya, apakah pusat atau daerah, Hatta mengakui adanya banyak permintaan mengenai itu. "Ada permintaan dari Gubernur kalau mereka ingin jadi lead, ada juga permintaan DPR komisi VII, namun semua itu belum kita putuskan," ujarnya.

Menurutnya semua permintaan tersebut akan dipertimbangkan. "Yang penting ada win-win solutionnya antara pusat dan daerah," harapnya. [cms]