Arsip Blog

Sabtu, 13 Februari 2010

PAJAK BUMI, mosok seh ga beres (28) ... 130210

EKONOMI
19/02/2010 - 08:30
BUMI: Kami tak Pernah Terima SPT Dirjen Pajak
Susan Silaban


(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengklaim hingg saat ini manajemen BUMI maupun anak perusahaanya tidak perbah menerima Surat Ketetapan Pajak (SPT) dari Dirjen Pajak berkenaan dengan masalah tunggakan pajak.

"Karena kami belum menerima SPT maka tidak ada kewajiban pajak terutang maupun kurang bayar dari perseroan maupun anak-anak usaha perseroan," kata SVP Investor Relation BUMI Dileep Srivastava kepada bursa, Jumat (19/2).

Menurut Dileep, anak usahanya PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal telah melakukan pembayaran atas royalti batubara sesuai dengan periode waktu pembayarannya. Selain itu, tuduhan yang dilaukkan oleh ICW yang melaporkan dugaan penggelapan pajak itu tidak benar dan menyesatkan.

"Perseroan dan anak-anak perusahaan telah melunasi kewajiban pajak sesuai dengan SPT sampai dengan tahun pajak 2008," urainya.

Sebelumnya diberikatan, selain utang royalti yang ditulis Bumi dalam laporannya, masih ada selisih yang ditemukan ICW, yakni sejumlah US$751 juta. Kewajiban itu per 31 Desember 2008 dalam bentuk dana hasil penjualan batu bara (DHPB). Namun nilai utang DHPB itu belum seberapa. Ada lagi koreksi utang pajak Bumi yang belum dibayarkan.

Menurut perhitungan ICW, Bumi melaporkan pendapatan yang lebih rendah daripada kenyataan pada periode 2003-2008. ICW menemukan ada selisih US$1,06 milyar. Bumi melaporkan hasil penjualan batu bara senilai US$ 10,791 milyar, sedangkan hasil perhitungan ulang ICW menunjukkan angka US$ 11,851 milyar. [san/cms]
EKONOMI
13/02/2010 - 16:05
Kasus Pajak, Jatuhkan BUMI Sepekan 7,1%
Asteria


(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta – Sepekan ini BUMI terkoreksi 7,1%. Memburuknya sentimen eksternal serta berlanjutnya tegang urat kasus pajak, sempat membuat emiten batubara ini menyentuh level terendah di Rp2.150.

Saham PT Bumi Resources (BUMI) terus merosot sejak awal pekan. Memburuknya sentimen eksternal akibat ancaman gagal bayar yang dialami Yunani, Portugal dan Spanyol terus menekan bursa. Pasar khawatir, hal ini mengindikasikan krisis ekonomi babak kedua.

Sedangkan dari dalam negeri, muncul kekhawatiran akan sentimen domestik dari hasil Pansus Century yang mengarah pada kemungkinan pemanggilan Presiden. Opsi untuk menghindari pemanggilan tersebut, adalah reshuffle kabinet, yang merupakan kemungkinan terburuk.

Di akhir masalah Pansus Bank Century (BC), Golkar menyatakan tetap meneruskan penyelidikannya. Sedangkan Presiden menginstruksikan Polri mengusut tuntas masalah korupsi dan pajak. “Hal ini ditanggapi pasar sebagai sinyal untuk menyelidiki perpajakan perusahaan dalam Grup Bakrie,” kata Purwoko Sartono, analis dari Panin sekuritas.

Menurutnya, ada yang mengartikan meskipun KPC telah membayar tunggakan pajak sebesar Rp2,1 triliun, denda sebesar 4 kali atau Rp8,4 triliun, akan tetap dikenakan. Spekulasi ini telah menyebabkan saham Grup Bakrie jatuh. Namun, Purwoko menilai, hal ini terlalu dini untuk dianalisa. Ia pun menyarankan pasar tidak panik karena ia melihat ini adalah bagian dari tawar-menawar politik.

”Terlalu cepat bila kita hanya menafsirkan peraturan sebagaimana tertulis. Apakah ada perusahaan di Indonesia yang pernah terkena denda pajak 4x lipat. Kalau pun ada berapa besarnya. Ada yang sampai Rp1 triliun. Kalau kita melihat ke fakta (sejarah), maka jelas kita tidak perlu terlalu panik,” paparnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di hari pertama perdagangan pun anjlok hingga 3,3% ke level terendah barunya di 2.431. Ini adalah penurunan tertinggi dari rata-rata penurunan indeks bursa saham regional.

BUMI pun terpantau melemah Rp50 ke Rp2.400. Koreksi anak usaha Bakrie ini juga dipicu turunnya harga komoditas dunia, dimana harga batu bara di Newcastle turun 6% ke US$91.8/ton setelah harga minyak mentah menyentuh US$71/barel.

Pelemahan BUMI terus berlanjut pada Selasa (9/2), meskipun IHSG mulai merambat naik, menyusul rebound bursa Asia. Perbaikan harga minyak mentah dan komoditas lainnya, tak mampu meredam aksi jual investor atas emiten ini.

BUMI merangsek lagi Rp100 ke level Rp2.300. Investor kembali dicemaskan oleh penyidikan dugaan tunggakan pajak senilai Rp1,5 triliun oleh anak-anak perusahaan BUMI seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin Indonesia pada 2007. Hal ini terjadi setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permintaan pra peradilan dari pihak Bakrie untuk menghentikan penyidikan.

Ditjen Pajak saat ini tengah membawa kasus tunggakan pajak 3 perusahaan Bakrie ke ranah pidana. Dari 3 perusahaan batubara Bakrie yaitu BUMI, KPC, dan Arutmin, dua perusahaan sudah masuk penyidikan dan 1 perusahaan masih dalam bukti permulaan. Kerugian negara akibat tunggakan pajak Bakrie ini masih dalam penyidikan, karena angkanya terus bergerak.

Tertekannya BUMI pada Rabu (10/2) ke level Rp2.250, membuat IHSG terlempar ke zona merah, anomali dengan penguatan bursa Asia. Saham-saham unggulan dari sektor batubara yang sebelumnya telah memperoleh banyak minat beli pun turun secara merata dipimpin BUMI.

Pada Kamis (11/2), IHSG bergerak fluktuatif. Kenaikan bursa regional Asia, berhasil mengangkat bursa. Hal ini diukung data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,5% selama 2009.

Sentimen positif lain berasal dari kenaikan harga minyak yang kembali mendekati US$ 75/barrel serta prospek Jerman dan Perancis yang akan membantu Yunani mengatasi defisit keuangan.

Namun, penguatan indeks tersendat oleh koreksi BUMI ke Rp2.225. Pelemahan emiten ini mendominasi bursa, dengan nilai transaksi mencapai 494 miliar, atau 10% total perdagangan.

BUMI akan menyelesaikan uji tuntas kontrak sebagai agen pemasaran produk batu bara PT Berau Coal pada Februari atau Maret 2010. Jika kerjasama ini berhasil, maka penjualan BUMI akan meningkat melebih penjualan 2009 sebesar 60 juta ton.

Berita di akhir pekan tentang penjajakan BUMI atas 2 opsi pendanaan senilai US$ 500 juta, termasuk penerbitan obligasi tukar, berhasil mengangkat emiten ini. BUMI ditutup naik Rp50 ke Rp2.275. Penguatan ini juga didukung pergerakan IHSG dan bursa regional yang tampil cantik.

Seperti dketahui, BUMI mencari dana segar untuk membiayai ekspansi bisnis tahun ini. BUMI juga dikabarkan telah memberi mandat Credit Suisse dan JP Morgan Securities terkait rencana penerbitan surat utang minimal US$ 300 juta dalam membantu pembiayaan akuisisi 90% saham Berau Coal oleh Recapital Advisors. [mdr]
12/02/2010 - 11:45
Kisruh Perpajakan
Menekan Lawan Lewat Pajak
Andi Diponegoro


(Istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Urusan pajak yang sejatinya adalah masalah teknis ekonomi kini benar-benar berubah menjadi urusan politik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai dua kali mengangkat masalah ini dalam pernyataan resminya. Urusan pajak dipakai sebagai alat untuk menekan siapa saja yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Di depan jajaran kepolisian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan kepolisian menyelidiki perusahaan yang menunggak pajak. Keinginan Presiden ini dengan mudah dapat ditafsirkan sebagai tekanan politik kepada mereka yang dia duga adalah lawan-lawannya, padahal sesungguhnya adalah kawan sejatinya.

Berselang sehari tema pajak ini kembali dinyatakan Presiden juga dengan tekanan yang mudah untuk ditafsirkan sebagai peringatan kepada lawan-lawan pemerintah yang bersuara kritis di Pansus Century.

“Saya kira muatan politis itu tidak terelakan,” kata Peneliti Lembaga Survey Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, kepada INILAH.COM. “Sebab, kasus ini sudah dimulai sejak 2007. Setelah itu mengalami proses timbul-tenggelam, dan mengalami kenaikan isu kembali, di saat skandal Bank Century merebak ke permukaan.”

Hal yang sama dikatakan Ahmad Erani Yustika, ekonom dari Universitas Brawijaya. “Dirjen pajak bertindak politis harus dihindari. Direktorat Pajak juga salah kalau dia melakukan pengusutan pajak karena disuruh Menteri Keuangan. Kalau memang seperti itu, nggak bener juga kan,” lanjutnya.

Pada mulanya adalah pernyataan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo yang menyebutkan tiga perusahaan di bawah bendera Bakrie menunggak pajak triliun rupiah. Pengumuman kepada publik ini berselang beberapa hari setelah bosnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, menuding pemilik Grup Bakrie Aburizal Bakrie berusahaan menjatuhkannya lewat Pansus Century dengan cara menggunakan Partai Golkar yang dipimpinnya.

Semua itu dilakukan Aburizal, demikian teori konspirasi yang diyakini kebenarannya, karena masalah personal alias masalah pribadi. Sri Mulyani telah menggeser masalah politik yang impersonal menjadi masalah personal. Ini salah satu kesalahan utama Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Aburizal tidak suka padanya. Entah di mana letak ketidaksukaan Aburizal, yang pasti tuduhan Sri Mulyani itu dengan enteng dijawab Ketua Umum Golkar itu dengan guyon: “Kita sama-sama sudah berkeluarga. Dia punya suami, saya punya istri, jadi memang tidak boleh saling suka.”

Rangkaian peristiwa di atas, mulai dari pernyataan Sri Mulyani soal ketidaksukaan Aburizal kepadanya, lalu pengumuman penunggak pajak tiga perusahaan di lingkungan Grup Bakrie, dan dilanjutkan dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada jajaran Polri untuk menegakkan hukum di bidang perpajakan, tak pelak lagi amat kental nuansa politiknya.

Tidak perlu terlalu paham masalah politik untuk bisa mengerti bahwa semua serangan balik kepada Golkar dan ketuanya pasti bermuatan politis. Harus diakui, gempuran Fraksi Partai Golkar yang bertubi-tubi ke arah Sri Mulyani mengenai peranannya dalam penyelamatan Bank Century yang dianggap tidak becus dan merugikan keuangan negara membuat para pendukung pemerintah bertanya-tanya kenapa partai yang menjadi salah satu pendukung koalisi ini melakukan semua itu.

Dalam pandangan pendukung pemerintah, anggota koalisi yang baik tidak akan melakukan kritik apalagi menyalahkan kebijakan pemerintah. Semua anggota koalisi yang melakukan hal itu dikategorikan sebagai lawan yang harus diserang balik, kalau perlu dipecat dari koalisi.

Tapi paradigma ini rupanya tidak dipakai Golkar. Aburizal justru memahami bahwa koalisi yang baik adalah yang melakukan kritik jika pemerintah memang salah dan mendukung jika benar.

Ini yang dia sebut sebagai koalisi etis. Golkar mau menempatkan diri sebagai kawan sejati, dimana kesalahan harus diungkapkan dan tidak sebaliknya maalah disembunyikan, dimana hal itu justru akan menghancurkan kawan.

Jadi, adalah salah jika pendukung pemerintah, katakanlah Partai Demokrat dan Presiden sendiri jika menempatkan Golkar sebagai lawan yang harus dihancurkan lewat pengungkapan masalah bisnis ketuanya.

Aburizal tidak gentar dengan tekanan yang dialamatkan kepadanya. “Golkar tidak akan mengubah sikapnya mengenai kasus Bank Century, hanya karena ada tekanan. Sebab tidak ada hubungannya isu pajak dengan Golkar. Saya pernah bilang walau ditembak mati pun sikap partai Golkar tidak berubah,"

Berkaitan dengan tuduhan penunggakan pajak, Aburizal memastikan perusahaannya telah membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Kalau pun Ditjen Pajak menganggap sebaliknya, biarlah pengadilan yang memutuskan kebenarannya. [mdr]
13/02/2010 - 00:01
Golkar: Sindiran SBY soal Pajak Bukan untuk Ical

Setya Novanto
(Istimewa)
INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto mengatakan, pernyataan Presiden SBY terkait penunggakan pajak adalah hal wajar untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

"Pernyataan Presiden itu tidak hanya ditujukan pada orang tertentu, tapi secara umum kepada semua wajib pajak," kata Setya Novanto kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/2).

Hal itu dikatakan Seyta Novanto terkait dengan pernyataan Presiden SBY yang menilai perilaku pengemplang pajak merugikan negara. Sebelumnya, pimpinan Partai Demokrat menyebut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai penunggak pajak.

Menurut Novanto, persoalan pajak tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Golkar karena pajak adalah urusan perusahaan dan Partai Golkar adalah urusan organisasi politik. Menurut dia, penunggakan pajak di Indonesia tidak hanya kesalahan pengusaha tetapi juga dilakukan oleh petugas pajak.

Jika Presiden menginginkan penerimaan pajak secara optimal, hendaknya tidak hanya mengingatkan pengusaha, tetapi juga melakukan restrukturisasi birokrasi di bidang perpajakan, misalnya dengan menghapus biaya-biaya pemerimaan pajak. Soal komunikasi antara Partai Golkar dengan Presiden, dia mengatakan hingga saat ini komunikasi tetap berjalan baik.

Bendahara DPP Partai Golkar ini menambahkan, Presiden adalah tokoh yang bijak yang bisa memahami cara-cara berpolitik partai lain. Sikap Partai Golkar sendiri terhadap kasus Bank Century, menurutnya, sikap Partai Golkar berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Panitia Angket Kasus Bank Century.

Sikap Partai Golkar tersebut, katanya, tidak ada kaitannya dengan koalisi partai-partai pendukung pemerintah. "Partai Golkar berharap koalisi tetap berjalan baik hingga 2014 mendatang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perilaku kolusi antara politik dan bisnis merugikan negara. "Karena kolusi, harusnya bayar pajak sekian membayarnya jadi rendah, sana dapat, sini aman," kata Presiden pada acara penyerahan Piala Citra Bhakti Abadi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis kemarin. [*/mut]
12/02/2010 - 09:19
PKS: Perseteruan SBY-Ical Pura-pura
Laela Zahra


INILAH.COM, Jakarta - Lontaran pernyataan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar (PG) Aburizal Bakrie, mensinyalir adanya perseteruan diantara keduanya. Namun bagi PKS perseteruan itu belum tentu benar adanya.

"Bisa saja mereka terkesan beda pendapat, padahal sering telepon-teleponan," kata Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (12/2).

Sejauh ini, lanjut dia, partainya tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat SBY dan Aburizal mengeluarkan pernyataan-pernyataan di media massa, yang terkesan saling menyerang. "Kita enggak tahu masalah yang terjadi diantara keduanya," imbuh Wakil Ketua Komisi III DPR.

Mengenai hal itu berkaitan dengan Pansus Bank Century, dan juga berdampak pada perpecahan koalisi, menurut Fachri itu berlebihan. "Enggak ada kaitannya," tandas Fachri. [jib]

2 komentar:

  1. Nantinya setiap orang akan diwajibkan NPWP sehingga pemerintah bisa menekan setiap warga yang ada dengan isu pajak. Pemerintah lupa bahwa negara ini milik rakyat dan bukan milik petugas pajak.

    BalasHapus

Welcome All of You

Cari di Blog Ini