sinetron badut : benang kusut dan basah ...

Rabu, 11/11/2009 17:22 WIB
Multicapital Segera Bayar Saham Newmont US$ 845,64 Juta
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Fasilitas pengolahan Newmont (dok detikcom) Jakarta - Anak usaha Bakrie Capital dan PT Bumi Resources Tbk, Multicapital akan segera membayar 24 persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) senilai US$ 845,64 juta.

"Setelah seluruh proses administrasi selesai, langsung dibayar ke Newmont,"ujar Direktur Utama Daerah Maju Bersaing, Andi Hadianto di sela pertemuan antara Pemda NTB dengan Newmont di Wisma Pemda NTB, Jalan Garut No.5, Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Andi menjelaskan, pembayaran 24 persen tersebut dibagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, Multicapital akan membayar 10 persen divestasi saham Newmont untuk tahun 2006 dan 2007 senilai US$ 352 juta, baru kemudian 14 persen saham divestasi tahun 2008 dan 2009 senilai US$ 493,64 juta.

"Pembiayaannya full dari Multicapital karena kami tidak mungkin membayar ini dengan dana APBD. Kami yakin mereka (Multicapital) punya komitmen," jelas Andi yang juga menjabat sebagai juru bicara Pemda NTB.

Andi menyatakan, untuk proses administrasi 10 persen saham divestasi, setelah perjanjian jual beli (Sales and Purchase Agreement/SPA) maka pihaknya akan mengajukan surat pemberitahuan mengenai perubahan pemegang saham di PT NNT kepada Departemen ESDM kemudian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kemudian ke Depkuham.

"Saya masih belum mendapatkan informasi untuk proses administrasi yang 10 persen sudah sampai dimana. Mungkin di ESDM," ungkapnya.

Untuk penandatanganan SPA 14 persen saham divestasi Newmont, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan dengan pihak Newmont.

"Mudah-mudahan hari ini bisa ditandatangani," tandasnya.

Dalam pembelian saham Newmont kali ini, Pemda NTB membentuk PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang merupakan BUMN milik tiga Pemda di NTB. Dalam eksekusinya, PT DMB menggandeng Multicapital.

(epi/qom)
Rabu, 11/11/2009 17:48 WIB
SPA Divestasi 14% Saham Newmont Terhambat Surat
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance


Tambang Batu Hijau Newmont (dok detikcom) Jakarta - Penandatanganan perjanjian jual beli (Sales and Purchase Agreement/SPA) terhambat surat keputusan dari pemerintah mengenai siapa yang akan menjadi pembeli 14 persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

"Kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah siapa yang mau beli ini (14 persen saham Newmont)," ujar Direktur Utama PT Newmont Pasific Nusantara, Martiono Hadianto.

Ia menyampaikan hal tersebut di sela pertemuan antara Pemda NTB dengan Newmont di Wisma Pemda NTB, Jalan Garut No.5, Jakarta, Rabu (11/11/2009).

Martiono menyatakan hingga saat ini siapa yang akan menjadi pembeli 14 persen saham divestasi PTNNT masih belum jelas. Ia menjelaskan, berdasarkan surat dari Menteri Keuangan pada bulan Agustus lalu disebutkan bahwa pemerintah pusat akan mengambil 14 persen saham tersebut.

Dan baru-baru ini, pihaknya menerima surat dari Departemen ESDM yang berisikan bahwa pemerintah pusat telah menunjuk Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi lead (koordinator) dalam proses divestasi
14 persen saham Newmont.

"Koordinator dengan pembeli itukan beda. Jadi berarti surat itu harus dicabut. Diganti dengan surat baru karena urusan ini kita tidak mau salah. Kalau untuk yang 10 persenkan jelas sekali itu pembelinya Pemda NTB," paparnya.

(epi/qom)
Print
Antam Batal Divestasi Newmont
Upaya Arbitrase Pemerintah Sisa-Sia
Rabu, 11 2009 20:26 WIB 19 Dibaca | 0 Komentar
JAKARTA--MI: Upaya arbitrase pemerintah untuk memperjuangkan divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) dinilai sia-sia. Pasalnya, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mundur dari perhelatan divestasi saham NNT yang membuat jatuhnya mayoritas divestasi saham NNT ke tangan pihak swasta yakni Multicapital.

"Kalau pada akhirnya yang mendapatkan saham itu secara mayoritas adalah swasta semua proses dan upaya divestasi, termasuk arbitrase, yang dilakukan pemerintah selama ini sebenarnya percuma saja, sia-sia. Apa bedanya dengan dipegang NNT," ujar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Priagung Rakhmanto, Rabu (11/11).

Agung menilai pemerintah tidak serius dalam melakukan proses divestasi tersebut dan hanya kerja bakti untuk pihak tertentu yang meraup keuntungan dari keputusan divestasi ini, yang sarat dengan nuansa politis. "Nuansa politis, dalam arti bagi-bagi aset strategis ke kalangan elite bisnis-politik sangat terasa di sini," ujar Agung. (Jaz/OL-06)