NTB-Antam pecah kongsi
Newmont tunggu surat legitimasi dari pemerintah pusat
oleh :
JAKARTA: Rencana akuisisi 14% saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai US$492,8 juta oleh Pemda Nusa Tenggara Barat dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akhirnya bubar setelah kedua belah pihak tidak mencapai titik temu soal pembagian porsi saham.
Namun, Pemda NTB-telah membentuk perusahaan patungan dengan Grup Bakrie -tetap akan jalan dan membeli saham itu meskipun Antam yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat telah mundur berkongsi dengan pemda itu.
Meneg BUMN Mustafa Abubakar mengakui Antam telah keluar dari pembicaraan soal pembagian porsi saham untuk membeli saham perusahaan tambang emas dengan Pemda NTB.
"Antam tetap maju. Memang mereka mundur dari konsorsium bersama pemda. Mereka [Antam] bukan berarti batal membeli Newmont. Kami akan mengembalikan mekanisme pembelian saham itu kepada Menkeu," ujarnya kemarin.
Dalam rangka penyelesaian divestasi Newmont sesuai dengan keputusan arbitrase, pemerintah telah berhasil memediasi Pemda NTB membeli 10% saham perusahaan itu. Khusus porsi 14% saham, pemerintah telah menunjuk Pemda NTB dan Antam mengambilalih saham itu dengan koordinator adalah pemda.
Menteri Keuangan pun telah mengeluarkan surat bernomor S-683.1/MK.06/ 2009 tanggal 9 November 2009 dan surat Menteri Negara BUMN No.S 802/MBU/ 2009 tanggal 10 November 2009 yang menetapkan Antam sebagai perwakilan pemerintah mengeksekusi saham Newmont.
Pemda NTB dan Antam akhirnya berunding sejak pagi hingga siang hari kemarin. Namun, perundingan itu bubar akibat ketidaksepakatan soal pembagian saham. "Mereka secara resmi menyatakan mundur," tegas Gubernur NTB Zainul Majdi.
Menurut dia, Antam menginginkan saham Newmont dibagi dengan porsi yang sama dengan Pemda NTB, yakni 50%:50%. Di sisi lain, Pemda NTB punya versi sendiri. [lihat grafis]. "Antam menyatakan skema tersebut tidak sesuai dengan rencana bisnisnya."
Melalui siaran pers, Dirut Antam Alwinsyah Loebis menjelaskan persero telah memutuskan tidak berpartisipasi dalam konsorsium bersama Pemda NTB.
Alasannya, tambahnya, salah satu strategi Antam melakukan akuisisi saham adalah memberikan nilai tambah bagi perusahaan tetapi itu tidak terpenuhi.
Namun, mundurnya Antam dari konsorsium bersama Pemda NTB diragukan oleh Presdir NNT Martiono Hadianto.
Surat legitimasi
Menurut dia, pemegang saham Newmont hingga kini masih menunggu surat legitimasi dari pemerintah pusat soal penyelesaian pembelian 14% saham karena SPA sudah harus ditandatangani (hari ini).
Pada Agustus, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil saham itu. Pernyataan itu kemudian diikuti dengan surat dari Dirjen Minerbapabum Departemen ESDM yang menyebutkan Pemda NTB dan Antam membeli saham Newmont dengan koordinator pembelian itu adalah pemda.
"Yang kami tanyakan sekarang, apakah ada perbedaan antara koordinator dengan pembeli? Itu saja," ujar Martiono.
Berkaitan dengan perkembangan itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mengetahui soal mundurnya Antam. Dia menambahkan pihaknya akan meminta penjelasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh soal tersebut.
"Mereka [pemda dan Antam] diberikan kesempatan untuk itu [menyelesaikan masalah divestasi NNT]. Business to business-nya dipersilakan, kami [pemerintah] tidak mau ikut campur," tegasnya.
Dalam rangka menyelesaikan perselisihan itu, menurut sumber Bisnis yang juga ikut terlibat dalam proses divestasi saham Newmont, hari ini akan ada pertemuan lagi membahas divestasi saham perusahaan tambang itu. Disebut-sebut beberapa menteri akan terlibat dalam pertemuan itu selain Pemda NTB dan Antam.
Seiring dengan pecah kongsi Pemda NTB dan Antam, Grup Bakrie melalui PT Multi Capital Industries berpeluang menguasai saham perusahaan tambang emas di Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut.
Dalam rangka akuisisi yang diperkirakan mencapai lebih dari US$800 juta itu, Grup Bakrie membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Beberapa aksi korporasi telah dilakukan dilaku a.l. rights issue PT Energi Mega Persada Tbk dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.
PT Bumi Resources Tbk baru saja melepas obligasi senilai US$300 juta bertenor 7 tahun dengan kupon 12%. Pada Oktober, Bumi baru saja meraup pinjaman senilai US$1,9 miliar dari China Investment Corporation. (firman.hidranto@bisnis.co.id)
Reportase: Agust Supriadi/Nurbaiti/Bambang P. Jatmiko/M. Munir Haikal
Oleh firman hidranto
Bisnis Indonesia
bisnis.com
Rabu, 11/11/2009 20:16 WIB
Meneg BUMN dorong Antam tetap ikut konsorsium
oleh : Antara
JAKARTA (Antara): Meneg BUMN Mustafa Abubakar mengatakan tetap akan mendorong PT Aneka Tambang Tbk untuk ikut dalam pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).
"Bukan batal. Cuma saja sementara belum tercapai kesepakatan antara Antam dengan Pemda Nusa Tenggara Barat sebagai lead konsorsium," kata Mustafa, di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, malam ini.
Menurut dia, tidak tercapainya kesepakatan karena belum ada formula yang disepakati antara pihak yang terlibat dalam konsorsium.
Untuk itu, ujarnya, pihaknya akan menyerahkan kembali masalah tersebut kepada Menteri Keuangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Kita mengonsultasikan lagi kepada Menteri Keuangan untuk meminta arahan apakah akan dilakukan kembali negosiasi dengan Pemda," tegas Mustafa.
Sebelumnya, Dirut Antam Alwinsyah Loebis secara resmi mengumumkan tidak berpartisipasi dalam konsorsium tersebut.
"Manajemen Antam tidak mencapai kesepakatan dengan konsorsium pemerintah daerah NTB dalam hal komposisi kepemilikan saham," kata Alwinsyah.
Mustafa mengatakan keputusan Antam karena salah satu strategi usaha Antam adalah melakukan akuisisi yang dapat memberikan nilai tambah.
Sejalan dengan strategi usaha tersebut, manajemen Antam berkeinginan untuk memperoleh kepemilikan minimal 15,5% saham PT NNT dari total 31% saham divestasi periode 2006-2010.
Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham, kata Mustafa, sesungguhnya tetap mendorong Antam ikut berparisipasi namun Antam sudah menilai tingkat keekonomiannya kalau pembagian sahamnya di bawah yang diharapkan.
Yang penting, ujarnya, Antam sudah melaksanakan tugas ternyata belum tercapai lapor lagi kepada Menkeu.(yn)
bisnis.com
11/11/2009 - 19:31
Menneg BUMN Masih Harap Antam Ikut Andil Beli Newmont
Susan Silaban
Mustafa Abubakar
(inilah.com /Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta - Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menegaskan pihaknya menunggu arahan dari Menteri Keuangan pasca mundurnya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dari divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara
(NNT).
"Antam bukan batal, namun kesepakatan belum tercapai antara Antam dan Pemda NTB dan kita akan menyerahkan mandat ke Menteri Keuangan," ucap Mustafa Abubakar kepada wartawan di Gedung Kementerian Negara BUMN,
Rabu malam (11/11).
Ia menambahkan, keputusan pembelian divestasi 14% saham Newmont itu Kamis (12/11). Jadi, Menteri Keuangan yang akan mengarahkan ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti pembelian divestasi itu. "Kita sudah lapor dan konsultasi ke Menteri Keuangan untuk bagaimana arahannya dan deadlinenya besok," tukasnya.
Namun, Kementerian Negara BUMN tetap menginginginkan agar Antam ikut dalam divestasi saham Newmont. "Kami dukung agar Antam bisa ikut kembali," pungkasnya. [cms]
Rabu, 11 November 2009 | 15:36
JAKARTA. Kisah mundurnya PT Aneka Tambang Tbk dari pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara memang cukup mencenangkan. Kendati demikian, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa memilih tidak berkomentar soal batalnya perusahaan plat merah tersebut dalam membeli saham perusahaan pemilik Tambang Batu Hijau ini.
Hatta mengatakan, langkah Antam membatalkan pembelian saham Newmont merupakan hak perusahaan. Ia juga menegaskan tidak ada intervensi pemerintah pusat. "Mereka (Antam) diberikan kesempatan. Kita gak mau ikut campur," ucap dia di Jakarta, Rabu (11/11).
Hatta bahkan mengaku belum mengetahui lebih rinci mengenai persoalan ini. Makanya, Politikus Partai Amanat Nasional ini bakal mempertanyakan masalah ini kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Darwin Saleh.
Antam mundur dari perhelatan divestasi Newmont lantaran mereka meminta 50% dari jatah 31% saham yang didivestasi. Namun, Pemerintah Daerah yang menggandeng PT Multicapital, anak usaha Bakrie Capital menolak permintaan ini.
Martina Prianti Kontan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar